STUDI KASUS
Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan pertama
negara di kawasan Asia Tenggara, dan berada pada urutan ke-3 di antara
Negara-negara yang sedang berkembang (215,27 juta jiwa), setelah Cina (1,306
milyar jiwa) dan India (1,068 milyar jiwa). Masalah kependudukan di Indonesia
adalah jumlah penduduk yang besar dan distribusi yang tidak merata. Pertumbuhan
penduduk yang semakin tinggi telah membatasi kesempatan untuk menyempurnakan
standar hidup dan kualitas kehidupan manusia. Selain itu, tingkat pertumbuhan
penduduk yang tidak terkendali telah mengakibatkan munculnya kawasan-kawasan
permukiman kumuh dan liar. Untuk mencapai upaya penanganan yang berkelanjutan
tersebut, diperlukan penajaman tentang kriteria permukiman kumuh dan squatter
dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta lingkungannya.
Suatu
wilayah dengan pertambahan penduduk yang pesat dapat menyebabkan masalah-
masalah pendidikan, pengangguran, kesenjangan sosial dan masalah-masalah
lainnya. Dengan jumlah penduduk yang besar maka fasilitas-fasilitas sosial,
pendidikan dan pekerjaan juga ikut meningkat. Jika penduduk di suatu kota yang
padat tidak terpenuhi fasilitas pendidikannya maka akan menyebabkan penurunan
tingkat pendidikan wilayah tersebut. Tingkat pendidikan yang rendah dapat
menyebabkan pengangguran sehingga dampak pada tingkat perekonomian juga
memburuk. Jika masalah ini terus diabaikan maka kemerosotan negara tidak dapat
dihindari. Tingkat pendidikan yang buruk dapat menyebabkan anak-anak mengalami
depresi. Hal ini memicu terjadinya pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak
dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Bahkan dampak lain dari masalah ini
bisa menyebabkan tingkat tindakan kriminal yang dilakukan anak-anak meningkat.
TANGGAPAN STUDI KASUS
Persebaran penduduk di
Indonesia tidak merata baik persebaran antar pulau, propinsi,
kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan Persebaranyang tidak merata
berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Daerah-daerah yang padat penduduknya
terjadi exploitasi sumber alam secara berlebihan sehingga terganggulah
keseimbangan alam. Sebagai contoh adalah hutan yang terus menyusut karena
ditebang untuk dijadikan lahan pertanian maupun pemukiman. Dampak buruk dari
berkurangnya luas hutan adalah:
a.terjadi banjir
karena peresapan air hujan oleh hutan berkurang
b.terjadi kekeringan
c.tanah sekitar hutan
menjadi tandus karena erosi
Untuk mengatasi
masalah pemerataan penduduk, program pemerintah yang terkenal dalam upaya
mengatasi masalah tersebut adalah transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari
daerah yang padat penduduk ke daerah yang belum padat penduduk. Tujuan
pelaksanaan transmigrasi yaitu:
- Meratakan persebaran
penduduk di Indonesia.
- Peningkatan taraf
hidup transmigran.
- Pengolahan sumber
daya alam.
- Pemerataan
pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
- Menyediakan lapangan
kerja bagi transmigran.
- Meningkatkan persatuan
dan kesatuan bangsa.
- Meningkatkan
pertahanan dan kemananan wilayah Indonesia.
Transmigrasi bukan hanya memindahkan penduduk, tetapi harus juga menyiapkan
aspek sosial, SDM, dan teknis. Aspek sosial, masyarakat yang akan dipindahkan
harus dipersiapkan agar mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Aspek
SDM, peningkatan skill perlu diberikan kepada masyarakat yang akan dipindahkan.
Aspek Teknis, mempersiapkan prasarana dasar yang menunjang daerah transmigrasi,
tidak hanya rumah dan sepetak tanah. Ditemui berbagai kendala misalnya
masyarakat tidak kerasan ditempat barunya, sehingga mereka kembali ke kota.
Banyak proyek transmigrasi yang tidak dilakukan sesuai prosedur, yaitu
penyiapan prasarana dasar secukupnya, dana diselewengkan,sehingga penduduk yang
dipindahkan teraniaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar