Cyber
Law
1.
Pengertian
Cyber law
Cyber law adalah hukum yang digunakan di
dunia cyber (dunia maya),
yang umumnya diasosiasikan dengan Internet. Cyber law dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak Negara adalah "ruang dan waktu". Sementara itu, Internet dan jaringan computer mendobrak batas ruang dan waktu ini. Yuridis, cyber law
tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hokum tradisional. Kegiatan
cyber meskipun bersifat
virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang
berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula
sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hokum secara nyata. Dari sinilah Cyber law bukan saja keharusan, melainkan sudah merupakan kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekaran gini, yaitu dengan banyaknya berlangsung kegiatan cyber crime.
Jadi, Cyber Law
adalaha spek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang
dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber Law sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyber space Law.
2.
Ruang lingkup cyber law
Menurut Jonathan
Rosenoer dalam
Cyber Law – The Law Of Internet menyebutkan ruang lingkup cyber law :
a. Hak Cipta (Copy Right)
b. Hak Merk (Trade mark)
c. Pencemaran nama baik (Defamation)
d. Hate
Speech
e. Hacking,
Viruses, Illegal Access
f. Regulation
Internet Resource
g. Privacy
h. Duty
Care
i.
Criminal Liability (kejahatan)
j.
Procedural Issues
(Jurisdiction, Investigation, Evidence, etc)
k. Electronic
Contract
l.
Pornography
m. Robbery (perampokan)
n. Consumer
Protection E-Commerce,
E- Government
3.
Topik-topik
Cyber Law
Secara garis besara dalima topic dari cyber law di setiap Negara yaitu:
Ø Information
security, menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik.
Ø On-line
transaction, meliputi penawaran,
jual - beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet.
Ø Right
in electronic information, soal hak cipta dan hak - hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia content.
Ø Regulation
information content, sejauh mana perangkat hokum mengatur content yang
dialirkan melalui
internet.
Ø Regulation
on-line contact, tata karma dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet
termasuk perpajakan,
retriksi eksport - import, kriminalitas dan yurisdiksi hukum.
4.
Asas - asas Cyber Law
Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu :
ü Subjective
territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan hokum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara
lain.
ü Objective
territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hokum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
ü Nationality
yang menentukan bahwa Negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hokum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
ü Passive
nationality yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
ü Protective
principle yang menyatakan berlakunya hokum didasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang
dilakukan di luar wilayahnya,
yang umumnya digunakan apabila korban adalah Negara atau pemerintah.
ü Universality.
Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hokum kasus - kasus cyber. Asas ini disebut juga sebagai “universal
interest jurisdiction”. Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap Negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes
againsthumanity), misalnya penyiksaan,
genosida, pembajakan udara dan lain - lain. Meskipun di masa mendatang asas jurisdiksi universal
ini mungkin dikembangkan untuk internet piracy,
seperti computer, cracking, carding, hacking and viruses, namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hokum internasional.
Oleh karena itu, untuk ruang cyber dibutuhkan suatu hokum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan batas – batas wilayah. Ruang cyber dapat diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh screens and
passwords. Secara radikal, ruang cyber
telah mengubah hubungan antara legally
significant (online) phenomena and physical location.
5.
Tujuan
Cyber Law
Cyber law sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hokum dalam proses penegakan hokum terhadap kejahatan – kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme.
6.
Perkembangan
Cyber Law Di Indonesia
Perkembangan Cyber Law di Indonesia sendiri belum bias dikatakan maju. Hal ini diakibatkan oleh belum meratanya pengguna
internet di seluruh Indonesia. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menggunakan telah internet untuk memfasilitasi seluruh aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu,
perkembangan hokum dunia maya di Amerika Serikat pun sudah sangat maju.
Landasan fundamental di dalam aspek yuridis yang
mengatur lalu lintas internet sebagai hokum khusus, di mana terdapat komponen utama yang
meng-cover persoalan yang ada di dalam dunia maya tersebut, yaitu :
Ø
Yurisdiksi hokum dan aspek – aspek terkait.
Komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang
berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya itu.
Ø
Landasan penggunaan
internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang
menyampaikan, aspek accountability, tangung jawab dalam memberikan jasa online
dan penyedia jasa internet (internet provider), serta tanggung jawab hokum bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan
internet.
Ø
Aspek hak milik intelektual di
mana ada aspek tentang patent, merek dagang rahasia yang diterapkan, serta berlaku di
dalam dunia cyber.
Ø
Aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang
berlaku di masing – masing yurisdiksi Negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari system atau mekanisme jasa yang
mereka lakukan.
Ø
Aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna dari internet.
Ø
Ketentuan hukum yang
memformulasikan aspek kepemilikan didalam internet sebagai bagian dari pada nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinisip – prinsip keuangan atau akuntansi.
Ø
Aspek hukum yang memberikan legalisasi atas internet
sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha.
Berdasarkan factor - faktor di
atas, maka kita akan dapat melakukan penilaian untuk menjustifikasi sejauh mana perkembangan dari hukum yang mengatur system dan mekanisme internet di Indonesia. Walaupun belum dapat dikatakan merata, namun perkembangan
internet di Indonesia mengalami percepatan yang sangat tinggi serta memiliki jumlah pelanggan atau pihak yang
mempergunakan jaringan internet terus meningkat sejak paruh tahun 90′an.
Salah satu indicator untuk melihat bagaimana aplikasi hokum tentang
internet diperlukan di Indonesia adalah dengan banyak perusahaan
yang menjadi provider untuk pengguna jasa internet di Indonesia. Perusahaan - perusahaan
yang memberikan jasa provider di Indonesian sadar atau tidak merupakan pihak yang
berperanan sangat penting dalam memajukan perkembangan Cyber Law di Indonesia dimana fungsi - fungsi yang
mereka lakukan seperti :
Ø
Perjanjian aplikasi rekening pelanggan
internet;
Ø
Perjanjian pembuatan desain home page
komersial;
Ø
Perjanjian reseller penempatan data - data di
internet server;
Ø
Penawaran – penawaran penjualan produk – produk komersial melalui
internet;
Ø
Pemberian informasi yang
di-update setiap hari oleh home page komersial;
Ø
Pemberian pendapat atau polling
online melalui internet.
Fungsi - fungsi di atas merupakan factor dan tindakan yang
dapat digolongkan sebagai tindakan yang berhubungan dengan aplikasi hokum tentang cyber di Indonesia. Oleh sebab itu ada baiknya di
dalam perkembangan selanjutnya, setiap pemberi jasa atau pengguna internet dapat terjamin. Maka hokum tentang
internet perlu dikembangkan serta dikaji sebagai sebuah hukum yang memiliki disiplin tersendiri di Indonesia.
Referensi:
